Banda Aceh – Pemerintah Aceh terus mengintensifkan langkah rehabilitasi dan rekonstruksi lahan pertanian yang terdampak bencana. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen menjaga ketahanan pangan sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, terkait perkembangan sejumlah program strategis sektor pertanian yang sedang berlangsung di berbagai kabupaten/kota.

Menurut M. Nasir, total anggaran yang disiapkan untuk program tersebut mencapai Rp380.033.300.000. Dana ini dialokasikan untuk berbagai kegiatan, termasuk optimasi lahan, rehabilitasi sawah, serta pembangunan infrastruktur pendukung seperti jaringan irigasi dan jalan usaha tani.

Ia menegaskan bahwa pemerintah saat ini tengah memacu seluruh tahapan pelaksanaan, mulai dari perencanaan hingga konstruksi dan pengolahan lahan, agar lahan pertanian yang terdampak dapat segera kembali difungsikan secara optimal.

Untuk program optimasi lahan (oplah) pada sawah dengan tingkat kerusakan ringan, dialokasikan anggaran sebesar Rp155.658.250.000 yang mencakup 16 kabupaten/kota dengan luas 27.071 hektare. Pada tahap perencanaan yang melibatkan USK, UNIMAL, dan UNSAM, progres telah mencapai 12.205 hektare atau sekitar 45 persen dari target.

Selanjutnya, tahap konstruksi oplah dengan nilai anggaran sekitar Rp124.526.600.000 akan dilaksanakan setelah proses perencanaan rampung, kemudian dilanjutkan dengan pengolahan lahan senilai Rp24.363.900.000. Kedua tahapan tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota.

Sementara itu, untuk lahan dengan tingkat kerusakan sedang, program rehabilitasi dilaksanakan dengan anggaran Rp65.236.050.000 yang mencakup lima kabupaten dengan total luas 4.393 hektare. Hingga saat ini, progres konstruksi yang dilakukan oleh kelompok tani bersama TNI telah mencapai sekitar 3.981 hektare, mendekati target yang ditetapkan.

Di bidang infrastruktur irigasi, Pemerintah Aceh juga terus melakukan pengembangan. Untuk irigasi perpompaan, direncanakan pembangunan 641 unit di 16 kabupaten/kota dengan anggaran Rp98.073.000.000. Saat ini, sebanyak 70 unit atau sekitar 3,49 persen sedang dalam tahap pengerjaan, sementara sisanya masih berada pada tahap perencanaan dan administrasi.

Adapun pembangunan irigasi perpipaan di 13 kabupaten/kota sebanyak 149 unit dengan anggaran Rp14.006.000.000 telah mencapai progres sekitar 24 persen. Sementara pembangunan 45 unit bangunan konservasi dengan anggaran Rp5.400.000.000 masih dalam tahap persiapan.

Untuk jaringan irigasi tersier, dari total rencana 300 unit dengan anggaran Rp30.000.000.000, realisasi saat ini baru sekitar 8 persen. Begitu pula pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) sebanyak 106 unit dengan anggaran Rp11.660.000.000 yang masih berada pada tahap awal dengan capaian sekitar 8 persen.

M. Nasir menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, TNI, dan berbagai pihak terkait guna memastikan seluruh program berjalan sesuai target yang telah ditentukan.

Ia menyatakan optimisme bahwa melalui kolaborasi yang kuat, seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi ini dapat diselesaikan tepat waktu, sehingga lahan pertanian yang terdampak bencana dapat kembali dimanfaatkan secara maksimal oleh para petani.

Pemerintah Aceh berharap percepatan program ini tidak hanya memulihkan kondisi lahan, tetapi juga mampu meningkatkan produktivitas sektor pertanian serta kesejahteraan petani di wilayah terdampak.