JAKARTA – Ketua Dekranasda, Ketua TP PKK, sekaligus Ketua TP Posyandu Kabupaten Aceh Singkil, Ny. Hj. Habibatussania, menghadiri Rapat Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Dekranas, TP PKK dan TP Posyandu se-Indonesia yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (21/09/2026).

Pertemuan tersebut menjadi wadah koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyelaraskan kebijakan serta memperkuat tata kelola kelembagaan Dekranas, Tim Penggerak PKK dan Tim Pembina Posyandu di seluruh Indonesia.

Selain membahas aspek kelembagaan, rapat juga membahas kedudukan, tugas dan fungsi, mekanisme hubungan kerja, akuntabilitas, serta penguatan koordinasi antarlembaga dalam mendukung berbagai upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam arahannya, Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat, Ny. Tri Suswati Tito Karnavian, menyampaikan bahwa penguatan kelembagaan harus dibarengi dengan tata kelola yang terstruktur dan memiliki pembagian peran yang jelas.

Menurutnya, hal tersebut mencakup struktur organisasi, pembagian tugas dan kewenangan, pola koordinasi, penyusunan program, pelaksanaan kegiatan, hingga proses monitoring dan evaluasi.

“Seluruh aspek tersebut perlu dibangun secara sistematis agar setiap unsur dapat menjalankan perannya secara optimal,” ujar Tri Suswati Tito Karnavian.

Ia menjelaskan bahwa Dekranas, Tim Penggerak PKK dan Tim Pembina Posyandu memang memiliki tugas serta karakteristik masing-masing. Namun, ketiganya memiliki keterkaitan dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan.

Karena itu, koordinasi dan sinergi dengan pemerintah daerah melalui perangkat daerah perlu terus ditingkatkan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

“Dengan berpedoman pada regulasi, kita dapat memperkuat sinergi antara Dekranas, Dekranasda, Tim Penggerak PKK dan Tim Pembina Posyandu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing,” jelasnya.

Perkuat Sinergi di Tingkat Daerah

Sementara itu, Ketua Dekranasda, TP PKK dan TP Posyandu Kabupaten Aceh Singkil, Ny. Hj. Habibatussania, menyampaikan bahwa forum tersebut menjadi kesempatan penting bagi pemerintah daerah untuk memperoleh pemahaman yang selaras terkait arah penguatan kelembagaan di tingkat nasional.

Ia mengatakan, berbagai arahan dan hasil pembahasan dalam rapat tersebut akan menjadi bahan untuk memperkuat pelaksanaan program di Kabupaten Aceh Singkil.

“Rapat ini menjadi momentum untuk menyamakan pemahaman sekaligus memperkuat tata kelola kelembagaan di daerah. Kami akan membawa hasil dan arahan dari forum ini sebagai bahan untuk mendukung pelaksanaan program di Kabupaten Aceh Singkil,” ungkapnya.

Menurut Hj. Habibatussania, kerja sama lintas kelembagaan memiliki peran penting agar berbagai program pemberdayaan masyarakat dapat berjalan secara terarah, terkoordinasi dan memberikan manfaat yang nyata.

“Kami akan terus membangun kolaborasi antara Dekranas, TP PKK dan TP Posyandu bersama pemerintah daerah serta para mitra, sehingga setiap program dapat dilaksanakan secara terkoordinasi dan berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menambahkan, rapat tersebut juga membahas sejumlah peluang kolaborasi dalam bidang keluarga, pengembangan ekonomi lokal dan pelayanan dasar. Selain itu, terbuka pula ruang kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk dunia usaha, perbankan, akademisi, komunitas dan media.

Berbagai hasil pembahasan tersebut selanjutnya akan diarahkan ke dalam rencana tindak lanjut yang terukur sehingga pelaksanaannya dapat dipantau dan dievaluasi secara berkelanjutan.

“Kami berharap hasil dari pertemuan ini dapat diterapkan di daerah dan semakin memperkuat kolaborasi dalam mendukung pemberdayaan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil,” tutup Ketua TP Posyandu Kabupaten Aceh Singkil.