JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil terus mendorong percepatan penanganan berbagai kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Upaya tersebut kembali dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) di wilayah Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Subulussalam, yang berlangsung di Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Rakor tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Tim Monitoring dan Evaluasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ke Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Subulussalam.

Sebelumnya, Tim Monev telah mengikuti rapat koordinasi di Oproom Kantor Bupati Aceh Singkil pada Selasa (1/9/2026). Setelah kegiatan tersebut, tim bersama Bupati Aceh Singkil dan jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melakukan peninjauan langsung terhadap sejumlah lokasi yang membutuhkan penanganan infrastruktur secara serius.

Beberapa lokasi yang menjadi sasaran peninjauan antara lain kawasan abrasi di Pulo Sarok, Kecamatan Singkil; jembatan yang terputus akibat diterjang banjir pada ruas jalan provinsi Aceh di Suka Jaya, Kecamatan Kuala Baru; Tanggul Tanah Merah atau yang dikenal sebagai tanggul raksasa di Kecamatan Gunung Meriah; serta Waduk Sianjo-anjo Meriah di Kecamatan Gunung Meriah.

Hasil peninjauan lapangan tersebut kemudian menjadi salah satu bahan pembahasan dalam Rakor di Jakarta untuk menentukan langkah penanganan dan tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh pemerintah pusat bersama pemerintah daerah.

Rakor dipimpin Kepala Koordinator Wilayah Aceh II, Brigjen TNI (Mar) Dr. Guslin, SH., MH., dan dihadiri Bupati Aceh Singkil H. Safriadi Oyon, SH. serta Wali Kota Subulussalam H. M. Rasyid Bancin.

Pertemuan tersebut turut melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, di antaranya Bappenas RI, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian UMKM, Kementerian Agama, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta unsur Pemerintah Kota Subulussalam dan DPRK Subulussalam.

Dalam rakor, Guslin menyampaikan terdapat 12 poin pembahasan yang berkaitan dengan penanganan pascabencana di Aceh Singkil dan Subulussalam. Secara umum, hasil pembahasan menunjukkan bahwa sejumlah pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur masih membutuhkan percepatan.

“Untuk Subulussalam, perhatian khusus diarahkan pada pembangunan sodetan atau Kanal Oboh dan pengerukan Sungai Rundeng. Sementara di Kabupaten Aceh Singkil terdapat kebutuhan pembangunan dua jembatan Bailey dan satu jembatan Armco yang memiliki dampak langsung terhadap akses serta aktivitas ekonomi masyarakat,” ujar Guslin.

Ia menambahkan, penguatan koordinasi antara kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah, khususnya dalam memastikan ketersediaan dan kepastian anggaran, menjadi hal penting agar berbagai program rehabilitasi dan rekonstruksi dapat segera dilaksanakan.

Hal tersebut mencakup revitalisasi tanggul, fasilitas pendidikan, program rehabilitasi dan rekonstruksi, serta penyediaan lahan yang dibutuhkan untuk menampung sedimen hasil pengerukan. Sejumlah kegiatan masih menghadapi kendala berupa keterlambatan informasi anggaran, administrasi pertanahan, dan koordinasi pelaksanaan di daerah.

Selain infrastruktur, pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak bencana juga menjadi perhatian. Sektor pertanian, perkebunan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dinilai perlu mendapatkan dorongan pemulihan secara berkelanjutan.

Guslin menyebutkan, dari sekitar 7.000 UMKM terdampak bencana yang diusulkan Kabupaten Aceh Singkil, baru sekitar 2.700 UMKM yang telah terealisasi. Di sisi lain, proses pendataan UMKM terdampak masih menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan program revitalisasi.

Sebagai tindak lanjut, kementerian/lembaga terkait bersama pemerintah daerah akan mempercepat koordinasi, melakukan verifikasi kebutuhan, serta menyelaraskan anggaran untuk penanganan infrastruktur pascabencana.

“Prioritasnya antara lain pembangunan Kanal Oboh dan pengerukan Sungai Rundeng, pembangunan dua jembatan Bailey dan satu jembatan Armco, serta revitalisasi tanggul dan fasilitas publik yang terdampak bencana,” jelas Guslin.

Sementara itu, melalui Posko PRRP, kementerian/lembaga bersama pemerintah daerah akan melaksanakan pemantauan dan verifikasi secara berkala terhadap perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemantauan tersebut juga mencakup penyelesaian persoalan lahan, validasi data penerima bantuan, serta percepatan pemulihan ekonomi masyarakat, terutama sektor pertanian, perkebunan, dan UMKM.

Aceh Singkil Sampaikan Sejumlah Kebutuhan Mendesak

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Aceh Singkil H. Safriadi Oyon menyampaikan sejumlah kebutuhan daerah yang menjadi perhatian dalam percepatan pemulihan pascabencana. Hal tersebut mencakup pembangunan kembali infrastruktur dan fasilitas publik yang mengalami kerusakan akibat bencana sebagaimana telah ditinjau langsung oleh Tim Monev pada pekan sebelumnya.

Selain infrastruktur, pemerintah juga membahas revitalisasi sejumlah situs budaya yang menjadi bagian dari program Kementerian Kebudayaan. Untuk Aceh Singkil terdapat 16 kegiatan revitalisasi, sedangkan di Kota Subulussalam terdapat dua kegiatan.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah revitalisasi Makam Syekh Abdurauf Al-Singkili. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil mengusulkan agar anggaran untuk kegiatan tersebut dapat ditingkatkan dari alokasi awal sebesar Rp25 juta, mengingat situs tersebut merupakan cagar budaya dengan kondisi kerusakan yang cukup berat.

“Revitalisasi situs budaya ini menjadi salah satu perhatian kita. Khusus Makam Syekh Abdurauf Al-Singkili, kita berharap adanya penambahan anggaran karena kondisi situs cukup berat dan merupakan bagian dari cagar budaya,” kata Safriadi.

Bupati juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi mengenai anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi di sejumlah wilayah yang terdampak bencana. Menurutnya, belum optimalnya koordinasi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah mengenai alokasi anggaran menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pelaksanaan pembangunan berjalan lambat.

Dalam penanganan banjir dan wilayah muara sungai, kebutuhan penyediaan air baku juga menjadi perhatian. Menurut Bupati, kebutuhan tersebut kini telah disiapkan untuk melayani sekitar 1.100 kepala keluarga (KK). Namun, pemerintah masih membutuhkan lahan yang dapat digunakan sebagai tempat penampungan sedimen dari kegiatan pengerukan sungai.

Persoalan lain yang dinilai mendesak adalah pembangunan dua jembatan Bailey dan satu jembatan Aramco. Infrastruktur tersebut sangat dibutuhkan untuk mendukung mobilitas masyarakat, khususnya para petani sawit dalam mengangkut hasil perkebunan.

“Jembatan Bailey sebenarnya sudah tersedia di Kantor Danramil, namun sampai saat ini belum dilakukan pemasangan. Kemudian untuk revitalisasi Tanggul Tanah Merah juga masih membutuhkan kepastian anggaran karena Pemerintah Daerah belum mendapatkan informasi mengenai alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut,” ungkap Safriadi.

Di bidang pendidikan, Kabupaten Aceh Singkil juga memperoleh dukungan program revitalisasi sarana pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebesar Rp5 miliar untuk dua sekolah.

“Dua sekolah yang kita usulkan sudah memasuki tahap perancangan,” jelasnya.

Sementara pada sektor UMKM, pemerintah daerah masih terus mendorong agar program revitalisasi bagi pelaku usaha terdampak bencana dapat direalisasikan secara optimal pada tahun 2026.

Bupati menyampaikan, jumlah UMKM terdampak yang diusulkan untuk mendapatkan program revitalisasi mencapai sekitar 7.000 UMKM. Sebagian di antaranya telah mulai menerima realisasi bantuan.

“Kita berharap melalui rakor ini berbagai usulan dan kebutuhan daerah dapat segera ditindaklanjuti sehingga proses pemulihan masyarakat serta pembangunan kembali berjalan lebih cepat dan optimal,” pungkas Bupati.

Tags Aceh Singkil  www.acehsingkilkab.go.id  Viral